Pembentukan BP Migas Aceh Terganjal di Jakarta

Pembentukan BP Migas Aceh terganjal di Jakarta. Proses pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Migas Aceh berlangsung alot di Jakarta. Sampai saat ini, pemerintah pusat terkesan tidak ikhlas memberikan PP Migas kepada Aceh. Padahal, pembentukan BP Migas itu diamanahkan UUPA.

“Pembahasan PP tentang Migas Aceh sampai kini sedang berlangsung. Dalam PP itu dicantumkan akan ada BP Migas di Aceh. Pada intinya pemerintah pusat setuju, namun teknisnya belum disepakati antara pusat dan pemerintah Aceh,” kata Plt Kadis Pertambangan dan Energi Aceh, T Zulfikar, kepada Serambi, di Lhokseumawe, Selasa (24/11).

Hal-hal yang terkendala, sebutnya, seperti industri hilir minyak bumi dan gas kemana akan dijual, pipa gas, dan lain sebagainya. Pemerintah pusat ingin agar industri hilir ini nantinya dipegang pusat. “Kita tidak sepakat begitu. Kita mau seluruhnya dikelola bersama pusat dan Aceh dalam wadah BP Migas Aceh yang berada di bawah Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf,” jelasnya.

Dikatakan, pembahasan tentang PP Migas ini dilakukan dengan Biro Hukum dan HAM, Depkumham, Departemen Keuangan, Departemen ESDM, dan Biro Hukum dan HAM, dengan mediasi Departemen Dalam Negeri. “Kita ingin ada otonomi untuk BP Migas Aceh. Karena, pengalaman selama ini perusahaan eksplorasi minyak bila mengurus izin dan menyelesaikan masalah selalu di Jakarta. Padahal, UUPA jelas mengatur bahwa Aceh bisa membentuk dan mengelola sendiri perminyakannya,” kata Zulfikar.

Sejauh ini, sebutnya, perusahaan eksplorasi di Aceh juga tidak mampu memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Aceh. “Hingga kini sangat sedikit dana community depelovment yang dikucurkan untuk masyarakat. Ke depan diharapkan, dana itu bisa lebih besar,” katanya seraya menambahka akhir tahun ini diperkirakan PP tentang Migas Aceh selesai dibahas.